Sukses

Pengamat Nilai Jokowi Lebih Baik Titip Nama daripada Ikut Campur Susun Kabinet Menteri Prabowo

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe atau ikut dalam mencampuri urusan kabinet pemerintahan mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersedia jika memang diminta memberikan saran dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe atau ikut dalam mencampuri urusan kabinet pemerintahan mendatang.

Diketahui, Prabowo-Gibran merupakan Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya sebenarnya kan tidak perlu cawe-cawe ya Pak Jokowi dalam urusan kabinet Prabowo-Gibran, karena urusan kabinet itu urusan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Ujang kepada merdeka.com, Minggu (5/4/2024).

Menurut Ujang, semestinya Jokowi cukup untuk menitipkan nama saja kepada Prabowo jika memang ada yang dititipkan dalam kabinet pemerintahan mendatang.

"Karena bagaimana pun Jokowi dia punya jasa Prabowo-Gibran, maka ketika akan menitip orang-orangnya, kelompoknya untuk bisa menjadi menteri silahkan kalau di politik itu titip menitip itu sudah hal yang biasa, sesuatu yang umum, sesuatu yang tidak aneh," ujarnya.

"Jadi kalau cawe-cawe jangan, merusak citra diri. Ya tadi jangan cawe-cawe, menitip saja. Karena bagaimanapun merusak diri Jokowi yang akan landing di 20 Oktober 2024, jadi sejatinya yang bagus adalah menitip orang-orang dekatnya, kelompoknya silahkan ke Prabowo," sambungnya.

Karena jasa mantan Wali Kota Solo yang dianggap besar itulah, Ujang menganggap jika Jokowi sah-sah saja jika menitipkan nama kepada Prabowo untuk dijadikan sebagai menteri.

Apabila, jika Jokowi melakukan cawe-cawe. Maka cara yang digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sangat disayangkan. Karena, hal itu disebutnya tidak sehat dalam membangun kualitas demokrasi ke depannya.

"Cawe-cawe kan intervensi, intervensi kan enggak bisa, enggak boleh. Karena itu hak prerogatif Prabowo. Jadi cawe-cawe jangan, cawe-cawe tidak boleh, kalau mau menitip silahkan," ucapnya.

 

2 dari 3 halaman

Dinilai Lebih Sopan

Apabila memang Jokowi nantinya hanya menitipkan nama dan tidak cawe-cawe dalam urusan kabinet Prabowo-Gibran. Maka hal itu dinilainya sangat sopan.

"Ya kalau saya sih melihatnya begitu, karena titip menitipkan sangat sopan dan biasa dal politik. Tapi kalau cawe-cawe itu kan intervensi, presiden terpilih pun juga tentu enggak mau diintervensi dan rakyat pun akan menilai negatif," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menganggap kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan saran dalam penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran merupakan hal baik. Menurutnya, hal itu bukan menjadi masalah.

"Memang salahnya kenapa?" kata Dave melalui pesan singkat, Sabtu (4/5/2024).

Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.

"Sebagai sesama presiden ada baiknya bisa terus sharing dalam membangun pemerintahan, apalagi ini kan keberlanjutan," kata Dave.

Dave hanya berharap, orang-orang yang mengisi kabinet Prabowo-Gibran tidak salah pilih. Melainkan, diisi tokoh-tokoh yang tepat.

"Tentunya kita berharap yang terbaik, dan kami yakin yang dipilih adalah yang tepat," pungkasnya.

 

3 dari 3 halaman

Jokowi Siap Beri Saran dalam Penyusunan Kabinet

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap jika diminta untuk memberi saran dalam penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, tidak ada salahnya jika diminta. Beda halnya dengan ikut campur tanpa ada permintaan.

"Kalau minta saran kan nggak papa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh," kata Jokowi ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

Mantan Wali Kota Solo mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, boleh-boleh saja bila hanya mengusulkan komposisi menteri.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," ucapnya.

 

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com